Pembela Tanah Air

Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA (郷土防衛義勇軍 kyōdo bōei giyūgun) adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Ke-16, Letnan Jendral Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Pelatihan pasukan Peta dipusatkan di kompleks militer Bogor yang diberi nama Jawa Bo-ei Giyûgun Kanbu Resentai. 

Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan presiden Soeharto dan Jendral Besar Soedirman. Veteran-veteran tentara PETA telah menentukan perkembangan dan evolusi militer Indonesia, antara lain setelah menjadi bagian penting dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga akhirnya TNI. Karena hal ini, PETA banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. 

Latar belakang 

Pembentukan PETA dianggap berawal dari surat Raden Gatot Mangkoepradja kepada Gunseikan (kepala pemerintahan militer Jepang) pada bulan September 1943 yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinen Dojo (Barisan Pemuda) yang kemudian menjadi anggota senior dalam barisan PETA. Ada pendapat bahwa hal ini merupakan strategi Jepang untuk membangkitkan semangat patriotisme dengan memberi kesan bahwa usul pembentukan PETA berasal dari kalangan pemimpin Indonesia sendiri. Pendapat ini ada benarnya, karena, sebagaimana berita yang dimuat pada koran "Asia Raya" pada tanggal 13 September 1943, yakni adanya usulan sepuluh ulama: K.H. Mas Mansyur, K.H. Adnan, Dr. Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Guru H. Mansur, Guru H. Cholid. K.H. Abdul Madjid, Guru H. Jacob, K.H. Djunaedi, U. Mochtar dan H. Mohammad Sadri, yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa .Hal ini menunjukkan adanya peran golongan agama dalam rangka pembentukan milisi ini. Tujuan pengusulan oleh golongan agama ini dianggap untuk menanamkan paham kebangsaan dan cinta tanah air yang berdasarkan ajaran agama. Hal ini kemudian juga diperlihatkan dalam panji atau bendera tentara PETA yang berupa matahari terbit (lambang kekaisaran Jepang) dan lambang bulan sabit dan bintang (simbol kepercayaan Islam). 

Pemberontakan Batalion PETA di Blitar 

Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriadi melakukan sebuah pemberontakan. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dengan memanfaatkan pasukan pribumi yang tak terlibat pemberontakan, baik dari satuan PETA sendiri maupun Heiho. Supriadi, pimpinan pasukan pemberontak tersebut, menurut sejarah Indonesia dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Akan tetapi, pimpinan lapangan dari pemberontakan ini, yang selama ini dilupakan sejarah, Muradi, tetap bersama dengan pasukannya hingga saat terakhir. Mereka semua pada akhirnya, setelah disiksa selama penahanan oleh Kempeitai (PM), diadili dan dihukum mati dengan hukuman penggal sesuai dengan hukum militer Tentara Kekaisaran Jepang di Eevereld (sekarang pantai Ancol) pada tanggal 16 Mei 1945. 

Pembubaran PETA 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok Sekutu, Tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan para daidan batalion PETA untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka, dimana sebagian besar dari mereka mematuhinya. Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Sukarno, mendukung pembubaran ini ketimbang mengubah PETA menjadi tentara nasional, karena tuduhan blok Sekutu bahwa Indonesia yang baru lahir adalah kolaborator Kekaisaran Jepang bila ia memperbolehkan milisi yang diciptakan Jepang ini untuk dilanjutkan. Sehari kemudian, tanggal 19 Agustus 1945, panglima terakhir Tentara Ke-16 di Jawa, Letnan Jenderal Nagano Yuichiro, mengucapkan pidato perpisahan pada para anggota kesatuan PETA. 

Peran dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 

Sumbangsih dan peranan tentara PETA dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Demikian juga peranan mantan Tentara PETA dalam kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Besar Soedirman. Mantan Tentara PETA menjadi bagian penting pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga TNI. Untuk mengenang perjuangan Tentara PETA, pada tanggal 18 Desember 1995 diresmikan monumen PETA yang letaknya di Bogor, bekas markas besar PETA. 

Tokoh Indonesia yang merupakan lulusan PETA antara lain: 

• Jenderal Besar Soedirman (Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat ke-1) 
• Jenderal Besar Soeharto (Presiden Republik Indonesia ke-2) 
• Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani (Mantan Menteri/Panglima Angkatan Darat) 
• Sodancho Fransiskus Xaverius Soeprijadi (Menteri Keamanan Rakyat Indonesia ke-1) 
• Jenderal TNI Basuki Rahmat (Mantan Menteri Dalam Negeri) 
• Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo (Mantan Komandan Komando Pasukan Khusus) 
• Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah (Mantan Wakil Presiden RI) 
• Jenderal TNI Soemitro (Mantan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) 
• Jenderal TNI Poniman (Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan) 
• Letnan Jenderal TNI Kemal Idris (Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) 
• Letnan Jenderal TNI Soepardjo Rustam (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-7) 
• Letnan Jenderal TNI GPH Djatikoesoemo (Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Putra ke-23 dari Susuhunan Pakubuwono X Surakarta) 

Menengok Rumah PETA 

Berdasarkan sejarah, Jepang pernah mengeluarkan dekrit membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Alih-alih dibentuk untuk membantu Jepang melawan sekutu, PETA kemudian dijadikan sebagai korps tentara yang disiapkan untuk mencapai Indonesia merdeka oleh para pemimpin pergerakan kebangsaan. 

Peran tentara PETA tidak lepas dari tanah Bogor, karena di daerah inilah untuk pertama kali pendidikan perwira PETA didirikan. Untuk mengenang Bogor sebagai kota pembela tanah air, dibangunlah monumen yang berdiri berdampingan dengan museum yang diberi nama Museum PETA. Museum PETA terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 35, Bogor, menempati lokasi yang dahulu dijadikan tempat pendidikan kemiliteran para perwira PETA. Konon, pemilihan lokasi ini atas berbagai pertimbangan. Antara lain karena lokasinya strategis, udara yang sejuk, dukungan fasilitas, dan yang terpenting masyarakat sekitar pada saat itu juga mendukung didirikannya pusat pendidikan militer dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. 

Pembangunan Museum PETA diprakarsai oleh Yayasan Pembela Tanah Air, sebuah yayasan yang menjadi tempat bersatunya mantan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Pembangunan dimulai pada 14 November 1993 dan memerlukan waktu sekitar 2 tahun sebelum bangunan selesai. Pada 18 Desember 1995, Museum PETA diresmikan oleh Presiden Soeharto – yang juga merupakan mantan perwira PETA angkatan I. 

Memasuki kawasan museum, pengunjung akan disambut sebuah prasasti yang dituliskan pada dinding marmer. Tulisan bernada nasionalisme tersebut berisi sebuah pernyataan: “Bumi Pembela Tanah Air Ini Merupakan Kawah Candradimuka Keprajuritan Indonesia, Kami Datang dan Berkumpul di Bogor Tidak Saling Mengenal, Kami Berpisah sebagai Kawan Seperjuangan untuk Membela Tanah Air.” 

Masuk lebih ke dalam, pengunjung akan menjumpai berbagai diorama yang menjelaskan sejarah dan perkembangan tentara PETA dalam meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selain diorama, terdapat juga koleksi pakaian dan berbagai jenis senjata yang pernah digunakan tentara PETA. Koleksi lainnya berupa foto dokumentasi sepak terjang tentara PETA hasil guntingan dari media masa pada saat itu. 

Terdapat sebuah monumen di bagian belakang Museum PETA. Monumen tersebut berupa patung Daidancho Soedirman. Daidancho merupakan pangkat kemiliteran buatan Jepang. Daidancho setara dengan Komandan Batalyon (Letkol/Mayor). Di bagian yang lain, terdapat patung Soeprijadi dengan gestur yang heroik, tangan kanan mengepal ke atas sementara tangan kiri menggenggam sebilah samurai. 

Pahlawan Nasional yang bernama lengkap Fransiskus Xaverius Soeprijadi ini mempunyai pangkat Sodancho atau setara dengan Komandan Pleton (Letnan). Beliau berperan memimpin pemberontakan tentara PETA terhadap pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Sementara, pada dinding monumen yang berbentuk setengah lingkaran terdapat nama-nama perwira tentara PETA yang berasal dari seluruh Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera lengkap dengan informasi yang menerangkan fungsi dan jabatannya. 

Berkunjung ke Museum PETA, pengunjung akan diajak kembali ke masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia – masa ketika sikap nasionalisme menjadi panglima melebihi sikap individualisme kelompok dan golongan. Di museum ini, pengunjung juga diajak untuk mengetahui sejarah panjang cikal bakal berdirinya TNI di Indonesia, sambil mengenang jasa para perwira tentara PETA yang telah gugur mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk cita-cita kemerdakaan Indonesia.

Perbatasan RI - PNG

Pada saat kunjungan dinas ke Provinsi Papua, maka saya menyempatkan diri untuk mengunjungi daerah perbatasan Papua New Guinea. Daerah perbatasan ini berjarak sekitar 80 km dari pusat kota Jayapura, sedangkan jarak tempuh dengan kendaraan darat memakan waktu sekitar 1,5 jam. Kualitas jalan sangat bagus namun jalan cukup berkelok-kelok menembus kaki perbukitan.

Skouw Military Post

Salah satu kampung yang saya lewati adalah kampung Nafri. Info yang menarik ditempat ini adalah anda harus mengendarai mobil super hati-hati, karena apabila menabrak babi atau anjing maka ganti rugi yang diminta bisa puluhan sampai ratusan juta. Karena mereka scara adat menghitung kerugian dengan proyeksi ke depan. Misalnya; Babi ini tahun depan punya anak 5 harga 1 babi Rp. 5 juta maka 5 x 5 juta harus anda keluarkan dalam-dalam dari kocek anda.

Setelah itu perjalanan melewati sebuah jembatan yang membentang diatas sungai Tami,  kami menjumpai pos pertama di Muara Tami. Sesuai aturan yang berlaku kaca mobil harus dibuka, namun tidak perlu menghentikan mobil. Mobil berjalan pelan, say hello dan melambaikan tangan saja cukup kepada tentara penjaga perbatasan, dan mereka pun akan melambaikan tangan dengan ramah juga.

Kemudian sampai di sebuah pos penjaga perbatasan di daerah Skouw, yang di jaga oleh Satuan Tugas Batalyon Infanteri Lintas Udara 431 (Satgas Yon Inf Linud 431) dengan semboyan “Satria Setia Perkasa”. Tidak jauh disana terlihat sebuah pasar perbatasan yang ramai dikunjungi oleh orang PNG untuk membeli berbagai keperluan hidup. Orang PNG membeli bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, tepung, rokok, bahan sandang, barang elektronik, dll dengan menggunakan mata uang yang disebut Kina (1 Kina = Rp. 3.000). Sebagian dari mereka membawa barang dengan menggunakan kereta dorong, mirip dengan kereta dorong untuk mengangkut bahan bangunan, sebagian dipanggul biasa. Para pedagang umumnya berasal dari Makassar.

Batalyon Infanteri LINUD 431

Setelah melewati pasar tersebut maka terdapat Gerbang Selamat Datang “Welkam Long Papua Niugini Jesus Christ is Lord over this land”. Kemudian terdapat sebuah zona bebas yang hanya berjarak sekitar 10 meter, ada pagar pembatas setinggi 1,5 meter. Konon area ini adalah tempat pertukaran sandera jika terjadi peperangan .Untuk anda yang melewati zona bebas ini dan memasuki wilayah PNG maka masih diizinkan, begitu pula sebaliknya. Disitu terdapat menara pengintai, yang dibangun sangat tinggi dengan kibaran bendera merah putih diatasnya. Selain pos jaga kedua negara, terdapat juga kantor imigrasi dan rumah dinas para petugas di perbatasan.

Welkam Long Papua Niugini

Tugu Perbatasan RI - PNG

Lukautim yu yet long

Penduduk PNG

OTW to PNG

@PNG

Tanpa terasa hari sudah semakin sore, maka harus segera meninggalkan kawasan ini karena batas waktu yang diberikan adalah sampai dengan jam 16.00 Waktu Indonesia Timur. Selamat tinggal PNG “Gudbai Tenkyu Long Kam Lukim Papua Niugini God Istap Wantaim Yu”.

Gudbai Tenkyu Long Kam Lukim Papua Niugini

BRIDGE MT Bali

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) termasuk juga KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum, membutuhkan sumber daya yang profesional untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, membangun kesadaran dalam menggunakan informasi dan sumber daya yang tersedia dan penting, guna mengembangkan dan melestarikan budaya pemilu yang berkelanjutan, dan mampu mengembangkan suatu jaringan dukungan terkait dalam proses Pemilu sehingga mendorong budaya pertukaran informasi dan pengalaman.

Peserta dan Fasilitator

Untuk itulah KPU Provinsi Bali bekerjasama dengan Australian Electoral Commission (AEC) mengadakan Diklat BRIDGE (Building Resources In Democracy, Goverment And Elections) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2011.

Suasana Diklat Bridge MT Bali

Diklat BRIDGE KPU Provinsi Bali adalah pelaksana diklat BRIDGE yang keenam di lingkungan KPU dalam tahun 2011. Diklat BRIDGE, adalah diklat yang cukup berbeda dengan pelatihan-pelatihan lainnya, karena menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta (participant-centered), sehingga mendorong terciptanya dialog, pertukaran pengetahuan, partisipasi dan mendorong tanggung jawab peserta terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. BRIDGE sendiri bukanlah merupakan pelatihan yang bersifat "quick fix" atau dapat memperbaiki sesuatu dengan segera. BRIDGE merupakan program pengembangan profesi yang bersifat jangka panjang, dan kepemilikan lokal Indonesia dari kurikulum dan metode pembelajaran BRIDGE adalah sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuannya.

Suasana Diklat Bridge MT Bali

Diklat BRIDGE KPU Provinsi Bali, dimulai dari tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011, dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Bali, dengan mengundang 2 orang peserta dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dan 4 orang peserta undangan masing-masing dari KPU Provinsi NTT, KPU Provinsi NTB, KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara, serta menghadirkan 5 orang fasilitator, yaitu I Ketut Udi Prayudi, SE, SH (Komisioner KPU Provinsi Bali), Drs. Djidon de Haan, M.Si (Komisioner KPU Provinsi NTT), Drs. Andreas Pandiangan, M.Si (Komisioner KPU Provinsi Jateng), Pinto Octavianus Barus, SH (Kasubbag Hukum Sekretariat Jendral KPU RI), dan Kristina Maniambo, SH (Komisioner KPU ProvinsiPapua Barat).

Presentasi Modul Bridge

Acara diklat BRIDGE resmi dibuka pada hari Senin, 22 Agustus 2011 oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH, yang sebelumnya menyampaikan sambutan Ketua KPU RI. Acara pembukaan diklat dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris KPU Provinsi Bali, seluruh pejabat struktural sekretariat KPU Provinsi Bali, para fasilitator serta seluruh peserta diklat. Dalam kesempatan ini Ibu Mareska Mantik selaku BRIDGE Manajer AEC juga memberikan sambutan, dan menyampaikan beberapa hal penting dan mendasar terkait BRIDGE dan pelaksanaan diklat.

Presentasi Modul Bridge

Dalam sambutannya, Ketua KPU RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada AEC atas kerjasamanya, sehingga kedepan kerjasama ini dapat ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan KPU lainnya, serta berharap agar acara diklat ini dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat mengaplikasikan teori-teori kepemiluan secara universal ke dalam praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dan menyusun rencana action plan dari seluruh materi yang diperoleh dalam diklat ini untuk diterapkan.

Fasilitator Bridge MT Bali

Fasilitator Bridge MT Bali

Sumber: KPU Provinsi Bali

Sodancho Soeprijadi Pahlawan Nasional Yang Menjadi Misteri

Nama tokoh pahlawan nasional ini sangat terkenal karena selain berjasa bagi Indonesia, keberadaannya sampai sekarang masih menjadi misteri sampai sekarang. Artikel kali ini akan membahas mengenai biografi dan profil dari Soeprijadi atau yang lebih dikenal dengan nama Sodancho Soeprijadi. Beliau diketahui lahir pada tanggal 13 April 1923 di Jawa Timur yang ketika itu masih dalam masa kependudukan Hindia Belanda.

Ayahnya bernama Raden Darmadi yang dikenal sebagai Bupati Blitar saat kemerdekaan Indonesia. Ibu Soeprijadi bernama Raden Roro Rahayu yang merupakan keturunan bangsawan yang wafat ketika Soeprijadi masih kecil dan kemudian diasuh oleh ibu tirinya yang bernama Susilih.

Masa Kecil Soeprijadi

Soeprijadi diketahui merupakan putra pertama dari pasangan Raden Darmadi dan Raden Roro Rahayu. dan ia masih mempunyai dua belas saudara lagi. Soeprijadi mulai mengenyam pendidikan pertamanya dengan bersekolah di ELS (Europeesche Lagere School) yang setara dengan sekolah dasar.

Tamat dari sana, ia kemudian masuk sekolah di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yang setingkat SMP. Dari situ ia kemudian melanjutkan pendidikannya di MOSVIA (Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren) yang merupakan sekolah untuk kaum bangsawan yang dididik untuk menjadi pegawai pemerintahan atau pamong praja pada masa kolonial Belanda. Namun belum lulus dari sekolah tersebut, tentara Jepang kemudian menduduki Indonesia.

Soeprijadi Bergabung Dengan Tentara PETA

Soeprijadi kemudian bersekolah di SMT (Sekolah Menengah Tinggi) dan juga ikut dalam latihan militer yang diadakan oleh Jepang yang dikenal dengan nama Seinindojo di wilayah Tangerang. Tahun 1943, Ketika Jepang mulai membentuk pasukan PETA (Pembela Tanah Air) yang pasukannya terdiri dari pemuda Indonesia, Soeprijadi kemudian ikut masuk. Dengan latihan militer yang keras yang diikuti oleh Soeprijadi, membuat ia kemudian mendapat pangkat sebagai Komandan Peleton atau Shodancho yang kemudian dikenal dengan sebutan Shodancho Soeprijadi. 

Oleh Jepang, Soeprijadi kemudian ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia membawahi pasukan Peleton I dan Kompi III yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu Soeprijadi juga ditugaskan untuk mengawasi para pekerja paksa romusha. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai Romusha membuat Soeprijadi kemudian nekat untuk mengadakan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama pemberontakan PETA di Blitar.

Mulai Mengadakan Rencana Pemberontakan

Soeprijadi kemudian mulai mengadakan rencana pemberontakan. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan menghubungi kawan-kawannya sesama tentara PETA untuk mendakan pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan pada bulan september 1944. Kawan-kawan Soeprijadi ketika itu yang ikut seperti Halir Mangkudijaya, Muradi dan Sumanto. Soeprijadi sempat berkata dalam pertemuan tersebut :

....Kita sebagai bangsa yang ingin merdeka tidak dapat membiarkan tentara Jepang terus menerus bertindak sewenang-wenang menindas dan memeras rakyat Indonesia. Tentara Jepang yang makin merajaiela itu harus dilawan dengan kekerasan. Apa pun dan bagaimana pun pengorbanan yang diminta untuk mencapai kemerdekaan In­donesia kita harus rela memberikannya.

....Akibat dan resiko dari perjuangan kita sudah pasti. Paling ringan dihukum tahanan dan paling berat dihukum mati. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan atau pun gaji yang tinggi. Bagaimana kalau kita mengadakan pemberontakan melawan tentara Jepang?

Dari pertemuan tersebut dilakukan persiapan dengan menghubungi tentara PETA yang lain yang berada di Blitar untuk diajak memberontak. Persiapan yang dilakukan oleh Soeprijadi membuat banyak tentara PETA yang ikut untuk memberontak kepada Jepang. Soeprijadi juga meminta bantuan tokoh masyarakat untuk membantunya.

Pertemuan untuk merencanakan pemberontakan dilakukan beberapa kali sesuai yang ditulis dalam buku yang berjudul "Tentara Gemblengan Jepang" yang tulis oleh Joyce J Lebra. Segala persiapan dilakukan seperti pembentukan pasukan pemberontakan, pembagian tugas, persiapan logistik, dan lain lain. Semua dilakukan dari tahun 1944 hingga 1945.

Soeprijadi bahkan sempat memberitahukan tentang rencana pemberontakan tentara PETA tersebut kepada Ir. Soekarno ketika ia datang ke Blitar namun Soekarno ketika itu menasehati Soeprijadi untuk mempertimbangkannya baik-baik sebab resikonya sangat besar namun Soeprijadi sangat yakin bahwa pemberontakan tersebut pasti berhasil. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan tentara PETA yang lain maka ditetapkanlah waktu dan tempat pemberotakan akan dilakukan di Tuban, Jawa Timur.

Jepang Yang Mulai Curiga

Namun pada awal tahun 1945, Jepang melaui mencurigai bahwa akan ada pemberontakan yang akan dilakukan oleh tentara PETA dibawah pimpinan Soeprijadi. Oleh karenanya, jepang kemudian membuat berbagi peraturan ketat untuk tentara PETA dan juga mengawasi Soeprijadi dan pasukannya. Mengetahui hal tersebut, pertemuan terakhir perencanaan pemberontakan dilakukan. Soeprijadi kemudian menggatakan :

...Lebih baik kita mati terhormat melawan tentara Jepang yang sudah jelas bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Lebih baik kita melakukan pemberontakan melawan Jepang sekarang juga. Dengan terjadinya pemberontakan ini besar kemungkinan kemerdeka-an Indonesia akan lebih cepat datangnya.

....Kita mengadakan pemberontakan sekarang juga, tidak lain untuk mencapai kemerdekaan tanah air dengan secepat-cepatnya. Kemerdekaan Indonesia harus kita rebut dengan kekerasan senjata. Sebagai bangsa yang ingin merdeka kita harus berani berjuang dan rela berkorban untuk menghentikan penindasan dan pemerasan yang sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia.

...Akibat dari pemberontakan paling ringan kita dihukum atau disiksa, dan paling berat dibunuh. Dan kita harus mencegah sejauh mungkin jangan sampai berhadapan dengan bangsa sendiri.

Meletusnya Pemberontakan Tentara PETA di Blitar

Semua yang hadir ketika itu kemudian setuju. Bahwa pemberontakan harus segera dilakukan. Pada tanggal 14 februari pukul 03.00 pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Soeprijadi meletus di Blitar. Tembakan pertama dilakukan dengan menembakkan mortir ke hotel Sakura dimana tempat tersebut banyak terdapat perwira Jepang. 

Rupanya Jepang sudah mengetahui bahwa tentara PETA pimpinan Soeprijadi akan memberontak. Pemerintah Jepang ketika itu kemudian memerintahkan pesawat terbang Jepang untuk melakukan pengintaian. Langkah selanjutnya Jepang kemudian memanfaatkan para pemimpin tentara PETA yang tidak ikut memberontak untuk membujuk Soeprijadi agar menyerah. Dan kemudian mengirimkan pasukan Jepang untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Soeprijadi. 

Melihat para pemberontak yang kian terdesak hingga ke hutan Ngancar, Jepang kemudian memerintahkan seorang pimpinan tentara jepang bernama Kolonel Katagiri untuk menemui pimpinan pemberontakan. Katagiri kemudian menemui Muradi pimpinan pemberontakan PETA selain Soeprijadi di Sumber Lumbu, Kediri.

Katagiri kemudian meminta kepada Muradi agar menyuruh para pemberontak untuk menghentikan pemberontakan kembali ke markas. Muradi kemudian mengajukan persyaratan bahwa para pemberontak tersebut diampuni dan senjata mereka tidak dilucuti. Katagiri kemudian setuju dan sebagai janjinya Katagiri memberikan pedangnya kepada Muradi sebagai bukti janji seorang samurai.

Pemberontakan Yang Gagal dan Janji Yang Tak Ditepati

Pemberontakan kemudian berhasil dipadamkan oleh jepang, namun Jepang tidak menepati janjinya. Sebanyak 78 perwira PETA yang terlibat dalam pemberontakan diusut oleh Polisi Militer Jepang (Kenpetai) dan senjata mereka kemudian dilucuti Jepang.

Mereka kemudian diadili secara militer dan beberapa pimpinannya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang yaitu Muradi, Sunanto, Sudarmo, Suparyono, dan Halir Mangkudijaya yang kemudian dieksekusi mati oleh jepang di pantai Ancol, Jakarta dan sebagian lagi yang memberontak kemudian dipenjara tetapi Soeprijadi tidak dihukum mati oleh Jepang karena ia tidak menyerahkan diri setelah pemberontakan.

Nasib Soeprijadi Setelah Pemberontakan Selesai

Setelah pemberontakan tentara PETA berhasil dipadamkan, tidak ada yang mengetahui nasib atau keberadaan Soeprijadi, ia menghilang bagai ditelan bumi setelah pemberontakan. Terakhir kali ia terlihat di Dukuh Panceran, Ngancar saat perundingan antara pemberontak dan tentara Jepang menghasilkan kesepakatan. Namun banyak yang meyakini bahwa Soeprijadi masih hidup namun bersembunyi dari kejaran tentara Jepang. 

Ada juga yang mengatakan bahwa Soeprijadi tewas tertembak oleh tentara Jepang ketika pemberontakan berlangsung namun jasadnya tidak pernah ditemukan sama sekali. Inilah yang kemudian masih menjadi misteri sampai sekarang mengenai keberadaan dari Soeprijadi yang dikenal sebagai otak atau pimpinan dari pemberontakan tentara PETA di Blitar.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada bulan agustus 1945, pada bulan september, presiden Soekarno kemudian mengangkat Soeprijadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat hingga kemudian posisinya digantikan oleh Imam Muhammad Suliyoadikusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Bahkan Ir. Soekarno ketika itu menunjuk Soeprijadi sebagai Panglima Tentara Indonesia namun ia tak pernah muncul dan digantikan oleh Jenderal Sudirman dan keberadaannya masih menjadi misteri.

Untuk menghormati jasa-jasanya, kemudian pemerintah Indonesia melalui presiden Soeharto mengangkat Soeprijadi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Kepres No. 063/TK/1975 yang ditetapkan pada tanggal 9 agustus 1975.

Misteri Keberadaan Soeprijadi

Dimana Soeprijadi sekarang? Sampai saat ini keberadaan dan nasib dari Soeprijadi masih belum diketahui. Namun beberapa orang yang mengaku pernah melihat Soeprijadi dan bahkan menyembunyikan Soeprijadi ketika pemberontakan selesai. Seperti pengakuan Harjosemiarso yang merupakan kepala desa di Sumberagung mengaku pernah menyembunyikan Soeprijadi di rumahnya ketika itu dan Ronomejo yang merupakan warga desa Ngliman di Nganjuk yang juga mengaku menyembunyikan Soeprijadi di sebuah gua di air terjun Sedudo. Bahkan pelatih Soeprijadi di PETA yang bernama Nakajima mengaku bertemu dan menyembunyikan Soeprijadi pada bulan maret 1945 di Salatiga dan kemudian Soeprijadi pamit menuju ke Banten. 

Kemudian seseorang bernama H. Mukandar di Bayah, Banten Selatan mengaku pernah bertemu Soeprijadi bahkan merawatnya di rumahnya karena ketika itu Soeprijadi terkena penyakit Disentri dan kemudian meninggal dan dimakamkan di Bayah, Banten Selatan. H. Mukandar bahkan menunjuk foto Soeprijadi secara tepat sewaktu ditunjukan foto para taruna PETA ketika berfoto di Tangerang.

Namun ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai Soeprijadi, Salah satunya pengakuan dari seseorang bernama Andaryoko Wisnu Prabu yang mengaku sebagai Soeprijadi. Namun banyak pihak yang kemudian meragukan pengakuannya sebab tidak sesuai dengan fakta sejarah seperti Wisnu Prabu mengaku sebagai pengerek bendera ketika proklamasi kemerdekaan padahal pengerek bendera ketika itu adalah Latief Hendradinigrat. Wisnu Prabu juga mengaku ikut hadir ketika supersemar diserahkan di Istana Bogor. Akhirnya pengakuannya sebagai Soeprijadi mulai diragukan banyak orang, kemungkinan besar ia hanya seorang tentara PETA saja.

Hingga kini makam atau pusara dari Soeprijadi tidak diketahui sama sekali. Jasadnya bahkan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Namun jasa-jasa Soeprijadi dalam melawan penjajah sangat dihormati sehingga ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Partai Politik Peserta Pemilu 1971

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. 

Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. 

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. 

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. 

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemi-lihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	-
10.	Murba	48.126	0,08	-
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi peroleh-an suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan stembus accoord 4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini.

Pembagian Kursi Hasil Pemilu 1971 Seandainya Menggunakan Sistem Kombinasi (hipotetis)

No.	Partai	Jumlah Suara Secara Nasional	Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama	Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama	Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama	Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa	Kursi Atas Suara Terbesar	Jumlah Kursi
1	Golkar	34.339.708	214	1.342.084	11	81.770 (III)	1	226
2	NU	10.201.659	48	1..323.245	11	62.931	-	59
3	PNI	3.793.266	16	908.061	7	106.043 (II)	1	24
4	Parmusi	2.930.919	10	1.389.435	12	14.547		22
5	PSII	1.257.056	1	1.039.280	9	8.000	-	10
6	Parkindo	697.618	1	628.752	5	53.882	-	6
7	Katolik	603.740	2	412.428	3	68.706 (IV)	1	6
8	Perti	380.403	2	180.240	1	65.666 (V)	1	4
9	IPKI	338.376	-	338.376	2	109.228 (I)	1	3
10	Murba	47.800	-	47.800	-	47.800	-	-
	Jumlah	54.669.509	294	7.561.901	61		5	360

Catatan:

• Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai dengan hasil bagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6 (enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan kiestquotient nasional 114.574 (7.561.901:66). Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi.

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum