Pemilu 1955

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946.

Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Surat Suara Pemilu 1955

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal : 

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)	39.874	0,11
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
	lain-lain	426.856	1,13
Jumlah		37.837.105		514

Periode Demokrasi Terpimpin

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. 

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang –- meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden. 

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala. 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Steve Jobs Pendiri Apple Computer

Steve Jobs adalah seorang tokoh bisnis dan penemu di Amerika Serikat. Ia adalah salah satu pendiri perusahaan terkemuka Apple Computer yang kemudian berkembang menjadi Apple.Inc. Jobs, bersama pendiri pendamping Apple Steve Wozniak, Mike Markkula, dan lainnya, merancang, mengembangkan, dan memasarkan salah satu jajaran komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, yaitu seri Apple II. 

Jobs juga termasuk orang-orang yang pertama kali melihat potensi komersial dari antarmuka pengguna grafis yang digerakkan dari mouse yang dikembangkan di Palo Alto oleh PARC Xerox yang kemudian mendorong pembuatan Apple Macintosh.

Biografi Steve Jobs

Steve Jobs merupakan sosok yang sangat hebat dengan karya yang ia hasilkan di bidang teknologi. Jobs lahir pada 24 Februari di San Francisco, California. Orang tua kandung Jobs bernama Abdulfattah Jandali, seorang sarjana asal Suriah yang kemudian menjadi profesor ilmu politik, dan Joanne Simpson, seorang sarjana berkebangsaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi patolog bahasa wicara yang kemudian menikah, melahirkan dan membesarkan adik kandung Jobs, yaitu novelis Mona Simpson.

Ketika lahir Jobs memiliki nama Abdul Lateef Jandali hingga akhirnya berubah ketika diadopsi oleh Reinhold dan Clara Jobs (née Hagopian) dari Mountain View, California, yang kemudian menamainya Steven Paul. Saat Steve masih balita, pasangan Reinhold dan Clara mengajaknya pindah ke Santa Clara County, yang kemudian dikenal sebagai Silicon Valley. Disana mereka mengadopsi bayi perempuan yang bernama Patti.

Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California ia terdaftar di kelas lektronik yang paling populer di sekolah itu. Kemampuan Steve berkembang pesat pasa saat itu. Di sana ia juga bertemu dengan Steve Wozniak yang memilki minat yang sama dengan Jobs di bidang elektronik.

Ia sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Pada tahun 1972, Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk Reed College di Portland, Oregon, namun ia hanya selama satu semester (6 bulan) di Reed College karena drop out. Kemudian ia melanjutkan audit kelasnya di Reed, seperti kelas kaligrafi. Jobs kemudian berkata, "Jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Mac tidak akan memiliki beragam huruf cetak ataupun huruf dengan spasi sejajar.

Pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri petemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di perusahaan Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video populer, dengan tujuan utama mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India.

Jobs kemudian berangkat ke India untuk mengunjungi Neem Karoli Baba di Kainchi Ashram-nya bersama seorang teman dari Reed College, Daniel Kottke, untuk mencari pencerahan spiritual. Ia pulang dalam keadaan menganut agama Buddha dengan kepala tercukur dan mengenakan pakaian tradisional India. Pada waktu itu, Jobs sedang bereksperimen dengan obat psikedelik dan menyebut pengalaman LSD-nya sebagai "satu dari dua atau tiga hal terpenting yang pernah dilakukan dalam hidupnya".

Pada tahun 1991 dirinya menikah dengan seorang wanita bernama Laurene Powell dan mempunyai 4 orang anak.

Berdirinya Apple Computer

Pada tahun 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak dan Ronald Wayne, mendirikan Apple yang bernama Apple Computer co. dengan pendanaan dari manajer pemasaran produk dan teknisi semi-pensiun Intel A.C. Mike Markkula Jr. Sebelum mendirikan Apple bersama-sama.

Jobs dan Wozniak telah berteman selama bertahun-tahun, bertemu pada tahun 1971 ketika teman mereka, Bill Fernandez, memperkenalkan Wozniak yang berusia 21 tahun kepada Jobs yang berusia 16 tahun. Steve Jobs berusaha membuat Wozniak tertarik merakit komputer dan menjualnya. Ketika Apple terus meluas, perusahaan mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya.

Komputer pertama yang diperkenalkan oleh Jobs dan Wozniak diberi nama Apple I. Kemudia pada tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II kepada publik. Sejak itu penjualan Apple II berkembang pesat. Pada tahun 1980 Apple Computer co memperkenal Apple III, namun perkembangannya tidak sebaik ketika memperkenalkan Apple II.

Seiring dengan berkembangnya Apple Computer, perusahaan tersebut mulai mencari kepemimpinan baru untuk membantu mengatur perkembangan perusahaan tersebut. Pada tahun 1983, Steve Jobs menggaet Jhon Sculley dari perusahaan Pepsi-Cola untuk memimpin Apple Computer. Pada tahun tersebut Apple memperkenalkan produk mereka yang terbaru, yaitu Apple Lisa dengan teknologi canggih dan tergolong sangat maju pada waktu itu, namun produk tersebut gagal dalam pasar.

Pada tahun 1984 perusahaan Apple memperkenalkan produk komputer, yaitu Macintosh, komputer pertama yang berhasil dijual ke pasaran dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis. Pengembangan Mac dicetuskan oleh Jef Raskin dan tim tersebut menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan bukan oleh Apple, seperti di Xerox’s PARC. 

Macintosh menjadi komputer kecil pertama yang sukses secara komersial dengan antarmuka pengguna grafis. Pengembangan Mac dimulai oleh Jef Raskin, dan diambil alih oleh Jobs. Kesuksesan Macintosh membuat Apple menelantarkan Apple II demi mengembangkan produksi Mac yang masih bertahan sampai saat ini.

Di bawah kepimimpinan Sculley, ternyata Jobs tidak menemukan keserasian. Banyak hal yang kurang sejalan antar keduanya dan juga penurunan penjualan di seluruh industri menjelang akhir 1984 yang mengakibatkan hubungan antara keduanya tidak baik hingga akhirnya pada tahun 1985 Sculley mengeluarkan Steve Jobs dari perusahaan Apple.

NeXT Computer

Keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan baru yaitu NeXT Computer yang bergerak dalam pengembangan software komputer. Produk NeXT Computer mempunyai teknologi yang tergolong sangat canggih pada waktu itu, namun seperti beberapa produk Jobs lain yang gagal (Apple Lisa), ternyata produk canggih yang ditawarkan NeXT Computer juga kurang dilirik pasar.

Pada tahun 1996, Apple membeli NeXT seharga AS$402 juta, dan secara otomatis membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Tahun 1997 ia menjadi pemimpin sementara di Apple setelah kepergian Gil Amelio. Steve bersama rekan rekannya mengembangkan komputer dengan teknologi canggih yaitu Macintosh yang hingga kini masih dikembangkan dengan brand Apple Mac.

Dengan pembelian NeXT Computer, banyak teknologi dari NeXT diterapkan ke dalam produk buatan Apple, terutama NeXTSTEP, yang berkembang menjadi Mac OS X. Dibawah bimbingan Jobs perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya setelah memperkenalkan iMac. iMac merupakan komputer pertama yang dijual dengan mengutamakan penampilannya.

Bulan Agustus 2011, Jobs mengundurkan diri sebagai CEO Apple. Ia akan tetap menjabat di perusahaan ini sebagai ketua dewan perusahaan. Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, saham Apple Inc. (AAPL) turun 5% dalam perdagangan pasca penutupan. Penurunan yang relatif kecil ini, jika mempertimbangkan kepentingan Jobs terhadap Apple.

Pixar dan Disney

Pada tahun 1986, Jobs membeli The Graphics Group kemudian berganti nama menjadi Pixar dari divisi grafis komputer Lucasfilm senilai $10 juta, $5 juta di antaranya diberikan kepada Lucasfilm sebagai modal.

Jobs menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studios, ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006, setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney. Film pertama yang diproduksi, yaitu Toy Story, membawa ketenaran dan pujian kritikus kepada studio ini dan juga namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story ketika dirilis tahun 1995.

Meninggal Dunia

Kesehatan Jobs terus diberitakan selama beberapa tahun mengalami penurunan, dan ia melakukan cuti medis sejak Januari 2011.

Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di California pada usia 56 tahun setelah tujuh tahun didiagnosis menderita kanker pankreas. Jobs meninggalkan Laurene, istrinya selama 20 tahun, tiga anak mereka dan Lisa Brennan-Jobs, putri Jobs dari hubungan sebelumnya. Keluarganya merilis pernyataan yang mengatakan bahwa ia "meninggal dalam damai". Pemakaman kecil Steve Jobs dilaksanakan secara tertutup pada 7 Oktober 2011.

Steve Jobs/Quotes

Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done something wonderful, that's what matters to me.

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected.

It's really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don't know what they want until you show it to them.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

I want to put a ding in the universe.

My favorite things in life don't cost any money. It's really clear that the most precious resource we all have is time.

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.

I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance.

Sumber: www.biografipedia.com

Sejarah Singkat Pemilu di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum

Pemilu Periode Orde Lama. Selama masa Orde Lama, pemerintahan Indonesia diwarnai dengan konflik, baik  eksternal maupun internal. Karena situasi yang demikian ini, maka Pemilu hanya sempat dilakukan satu kali,  yaitu pada tahun 1955 ketika konflik antara pemerintah pusat dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo sedang terjadi.

Pemilu diadakan di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang mengundurkan dan pada saat pemungutan suara diganti oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap ini melibatkan 30 partai untuk merebut 260 jumlah  kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 520 kursi Konstituante.

Keluar sebagai lima besar dalam Pemilu ini adalah:

1. Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursiKonstituante (22,3 persen),
2. Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen),
3. Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen),
4. Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4persen), dan
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10, seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai  Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN,  Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Partai Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR  Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD, ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

Pemilu 1955 yang dinilai demokratis dan mendapat banyak pujian dari negara lain. Pemilu selanjutnya tidak  dilaksanakan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, yaitu 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959,  Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, kembali ke UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) dan membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-FT) dan majelis  Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Pemilu Periode Orde Baru. Rejim Soeharto berhasil melakukan pemilu secara berkala dan melakukan  tekanan politik bahwa Golkar mengharus menang. Dalam periode ini, pemilu dilakukan pada tahun 1971,  1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Kemampuan Soeharto melakukan pemilu secara berkala di antaranya ketika kekuasaan pindah ke tangan  Soeharto secara de facto pada tahun 1965, dalam waktu yang cukup singkat ia berhasil mengontrol dan  melakukan sentralisasi kekuasaan. Pada tahun 1975, ia juga berhasil meleburkan (fusi) banyak partai politik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar menjadi 2 partai (Partai  Demokrasi Indonesia/PDI dan Partai Persatuan Pembagunan/PPP) dan satu Golongan Karya (Golkar).5  Golkar pada saat itu tidak mau disebut partai politik.

Di samping itu ia juga mengeluarkan ketetapan yang mengharuskan setiap organisasi kekuatan sosial politik  di Indonesia untuk menganut asas tunggal yaitu Pancasila yang tertuang dalam Ketetapan MPR No.II/1983  Bab IV D Pasal 3.

Pemilu pertama, yaitu pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan  UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disusun pemerintah bersama   DPR GR. Bedanyadengan Pemilu 1955 bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan di Pemilu 1955 mereka bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam prakteknya  pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah ternyata berpihak kepada Golkar. Dengan demikian pemerintahan Soeharto memanipulasi kedua UU ini untuk keuntungkan Golkar.

Sebagai gambaran dapat dilihat suara yang diperoleh 5 partai terbesar dalam Pemilu 1971:

1. Golkar 34.348.673 suara, 23,97%, 119 kursi;
2. NU 10.213.650 suara, 18,68%, 58 kursi;
3. Parmusi 2.930.746 suara, 5,36%, 24 kursi;
4. PNI 3.793.266 suara, 6,93%, 20 kursi; dan
5. PSII 1.308.237 suara, 2,39%, 10 kursi

Pemilu berikutnya hingga tahun 1997, hanya diikuti oleh dua partai politk, yaitu PDI dan PPP dan Golkar.  Kesemua pemilu ini dimenangkan oleh Golkar dengan jumlah suara yang jauh melebihi para pesaingnya.

Pemilu Era Reformasi. Dalam era Reformasi yang didahului oleh demonstrasi mahasiswa, penembakan  mahasiswa, tragedi Mei 1998 pada tahun 1998 dan turunnya Soeharto dari kursi kekuasaannya selama 32  tahun, masyarakat Indonesia telah dan sedang menikmati pesta demokrasi sebanyak tiga kali, yaitu pada  tahun 1999, 2004 dan 2009.

Pemilu 1999 yang dimotori oleh Predisen BJ Habibie yang baru berkuasa selama 13 bulan dilakukan pada  tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ini dikuti oleh 48 partai dari 141  partai yang tercatat di Departemen Kehakiman dan HAM. Walaupun pemilu ini dimenanggkan oleh Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpinnya tidak menjadi  presiden RI karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi anggota MPR-lah yang menunjuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. 10 besar  partai politik yang keluar sebagai pemenang terlihat di bawah ini:

1. PDIP 35.689.073 suara DPR, 153 kursi tanpa SA;
2. Golkar 23.741.749 suara DPR, 120 kursi tanpa SA;
3. PPP 11.329.905 suara DPR, 58 kursi tanpa SA;
4. PKB 13.336.982 suara DPR, 51 kursi tanpa SA;
5. PAN 7.528.956 suara DPR, 34 kursi tanpa SA;
6. PBB 2.049.708 suara DPR, 13 kursi tanpa SA;
7. Partai Keadilan 1.436.565 suara DPR, 7 kursi tanpa SA;
8. PKP 1.065.686 suara DPR, 4 kursi tanpa SA;
9. PNU 679.179 suara DPR, 5 kursi tanpa SA; dan
10. PDKB 550.846 suara DPR, 5 kursi tanpa SA.

Sistem pemilu pada tahun 2004 terjadi perubahan besar dan dikuti oleh 24 partai politik. Sistem ini jugalah  yang dipakai pada Pemilu 2009 yang akan dibahas pada bagian berikut. Kekuatan politik dari partai (6  besar) dan pendukung dari 5 pasang cawapres dan capres dari hasil Pemilu 2004 terlihat seperti di bawah:

1. Partai Golongan Karya 24.480.757 suara, 21,58%, 128 kursi;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21.026.629 suara, 18,53%, 109 kursi;
3. Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 suara, 8,15%, 58 kursi;
4. Partai Demokrat 550.846 suara, 5%, 3 kursi;
5. Partai Amanat Nasional 7.303.324 suara, 6,44%, 52 kursi; dan
6. Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 suara, 10,57%, 52 kursi.

Pasangan Calon Putaran Pertama :

1. H. Wiranto, SH.dan Ir. H. Salahuddin Wahid 26.286.788 suara, 22,15%;
2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi 31.569.104 suara, 26,61%;
3. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo 17.392.931 suara, 14,66%;
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 39.838.184 suara, 33,57%; dan
5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. 3.569.861 suara, 3,01%.

Pasangan Calon Putaran Kedua :

1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi 44.990.704 suara, 39,38%; dan
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 69.266.350 suara, 60,62%.

Terlihat diatas bahwa dalam pemilu ini PDIP mengalami penurunan jumlah suara dan berhasil digeser oleh  Golkar . Capres Susilo Bambang Yudhono dan Cawapres Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2004-2009.

Sumber: KPU RI

Soedirman Panglima Besar TNI

Jenderal Soedirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Purbalingga. Beliau merupakan panglima besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama dan seorang perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. 

Jenderal Soedirman lahir dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siyem tepatnya pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Ia diberi nama Soedirman oleh pamannya yang bernama Cokrosunaryo. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 namanya dieja menjadi Sudirman. 

Saat Soedirman berusia enam tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian Cokrosunaryo mengadopsi Soedirman. Ia dibesarkan dengan baik juga diajarkan beretika dan tata krama yang baik, serta diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan. Beliau adalah anak yang taat pada agama, ia mempelajari ilmu Islam di bawah bimbingan Kyai Haji Qahar. 

Saat berusia tujuh tahun, Soedirman bersekolah di Sekolah Pribumi (Hollandsch Inlandsche School), namun ia pindah ke Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di Wirotomo. Kemudian ia melanjutkan ke HIK (sekolah guru) Muhammadiyah, Solo. 

Setelah Cokrosunaryo pensiun sebagai camat pada akhir 1916, Soedirman tinggal keluarganya ke Manggisan, Cilacap. Ia membantu mendirikan cabang Hizboel Wathan, sebuah organisasi Kepanduan Putra milik Muhammadiyah, kemudian ia menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. 

Pada tahun 1936 Soedirman menikah dengan Alfiah, dulu merupakan teman sekolahnya dan merupakan putri dari seorang pengusaha batik yang bernama Raden Sastroatmojo. Ia dikarunia tujuh orang anak; Ahmad Tidawono, Muhammad Teguh Bambang Tjahjadi, dan Taufik Effendi, Didi Praptiastuti, Didi Sutjiati, Didi Pudjiati, dan Titi Wahjudi Satyaningrum. 

Dikisahkan dari salah satu seorang murid-nya mengatakan bahwa Soedirman merupakan guru yang adil dan sabar dalam mendidik muridnya. Ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang moderat dan demokratis tidak hanya itu, ia juga aktif sebagai anggota Kelompok Pemuda Muhammadiyah. Pada tahun 1937, ia diangkat sebagai Ketua Kelompok Pemuda Muhammadiyah. Istrinya juga aktif dalam kegiatan kelompok putri Muhammadiyah Nasyiatul Aisyiyah. 

Pendidikan Militer di Tentara Pembela Tanah Air (PETA) 

Pada awal tahun 1942, Jepang mulai menduduki Indonesia setelah memenangkan beberapa pertempuran melawan pasukan militer Belanda. Tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachouwe dan Jenderal KNIL Hein ter Poorten menyerah. 

Peristiwa ini menimbulkan perubahan drastis dalam pemerintahan nusantara banyak masyarakat pribumi yang menderita dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang. 

Pada tahun 1944, Soedirman diminta untuk bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA), merupakan kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 untuk membantu Jepang dalam menghalau serangan sekutu. 

Soedirman mulai masuk dan berlatih di Bogor, Jawa Barat. Ia dijadikan sebagai komandan dan dilatih oleh perwira dan tentara Jepang, para tentara dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah empat bulan pelatihan, ia diangkat sebagai Komanda Batalyon di Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. 

Revolusi Nasional 

Pengeboman yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang dalam ambang kehancuran, berita tersebut berhasil masuk ke Indonesia pada awal bulan Agustus 1945, dan diikut oleh peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Peristiwa tersebut membuat kontrol Jepang mulai melemah. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Soedirman, akhirnya ia memimpin pelarian dari pusat penahanan dari Bogor. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA. 

Soedirman bertemu dengan Soekarno di Jakarta, kemudian Soekarno memintanya untuk mempimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di Kota, namun Soedirman menolaknya dengan alasan tidak terbiasa dengan lingkungan di Jakarta. Soedirman bergabung dengan pasukannya di Kroya pada tanggal 19 Agustus 1945. 

Soedirman dan beberapa rekannya sesama tentara PETA mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus, setelah sebelumnya singgah di Kroya dan mengetahui bahwa batalion di sana telah dibubarkan. 

Pertemuannya dengan komandan wilayah Jepang, Saburo Tamura, dan Residen Banyumas, Iwashige. Ia dan Iskak Cokroadisuryo memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata mereka. Sebagian besar senjata ini digunakan oleh unit BKR Soedirman dan sisanya dibagikan kepada batalion lainnya. 

Pada tanggal 5 Oktober Soekarno mengeluarkan dekrit pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terdiri dari TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan Penerbangan. TKR mempunyai fungsi, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga rakyat Indonesia. Oerip Soemohardjo ditetapkan sebagai pemimpin sementara. 

Pasukan Inggris, berhasil melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang Belanda, tiba di Semarang, dan kemudian bergerak menuju Magelang. Ketika Inggris mulai mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang dan sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pangkalan militer di Magelang. 

Soedirman mengirim beberapa pasukannya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman untuk mengusir mereka; misi ini berhasil, dan tentara Eropa menarik diri dari Ambarawa, di tengah-tengah Magelang dan Semarang. Pada 20 Oktober, Ia membawahi Divisi V setelah Oerip membagi Pulau Jawa menjadi divisi militer yang berbeda. 

Pada tanggal 12 November 1945, Soedirman terpilih sebagai pemimpin TKR saat berusia 29 tahun, melalui pemungutan suara yang berlangsung dua tahap. Ia berhasil mendapat 22 suara sedangkan Oerip hanya mendapatkan 21 suara. Ia tetap menunjuk Oerip sebagai kepala staff kemudian Soedirman dipromosikan menjadi Jenderal. 

Tentara gabungan antara Belanda dan Inggris telah mendarat di Jawa pada bulan September, dan pertempuran besar telah terjadi di Surabaya pada akhir Oktober dan awal November. Ketidakstabilan ini, serta keraguan Soekarno atas kualifikasi Soedirman, menyebabkan terlambatnya pengangkatan Soedirman sebagai pemimpin TKR. 

Pada akhir November Soedirman memerintahkan Divisi V untuk menyerang pasukan Sekutu di Ambarawa, sekali lagi dikomandoi oleh Isdiman, kota itu dianggap penting secara strategis karena memiliki barak militer dan fasilitas pelatihan yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Serangan ini dilumpuhkan oleh serangan udara dan tank-tank Sekutu, yang memaksa divisi untuk mundur, Isdiman sendiri tewas dalam pertempuran. 

Soedirman kemudian memimpin Divisi dalam serangan lain terhadap pasukan Sekutu; tentara Indonesia dipersenjatai dengan berbagai senjata, mulai dari bambu runcing dan katana sitaan sebagai senjata, sedangkan tentara Inggris dipersenjatai dengan peralatan modern. 

Soedirman memimpin di barisan depan sambil memegang sebuah katana. Sekutu berhasil dipukul mundur dan bersembunyi di Benteng Willem. Pada 12 Desember, Soedirman memimpin pengepungan empat hari, yang menyebabkan pasukan Sekutu mundur ke Semarang. 

Pertempuran Ambarawa membuat Soedirman lebih diperhatikan di tingkat nasional. Soedirman dikukuhkan sebagai panglima besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Posisinya sebagai kepala Divisi V digantikan oleh Kolonel Sutiro. Pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. 

Pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena kota Jakarta sudah dikuasai. Pada bulan Januari delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir melakukan negosiasi dengan Belanda pada bulan April dan Mei terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, namun tidak berhasil. 

Pada tanggal 25 Mei, Soedirman dikukuhkan kembali sebagai panglima besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, Soedirman bersumpah untuk melindungi republik "sampai titik darah penghabisan." 

Pada tanggal 7 Oktober 1946, Sjahrir dan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Schermerhorn, sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan ini dimoderatori oleh diplomat Inggris Lord Killearn dan juga melibatkan Soedirman. Namun, ia diperintahkan untuk kembali ke Yogyakarta setelah tentara Belanda tidak mengijinkan dirinya dan anak buahnya memasuki Jakarta dengan membawa senjata. 

Perundingan di Jakarta berakhir dengan perumusan Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November, perjanjian ini disahkan pada 25 Maret 1947, meskipun ditentang oleh para nasionalis Indonesia. Pada tahun 1947, kondisi sudah damai setelah Perjanjian Linggarjati. Soedirman mulai berupaya untuk mengonsolidasikan TKR dengan berbagai laskar. Dalam upayanya ini, ia mulai melaksanakan reorganisasi militer; kesepakatan baru bisa tercapai pada Mei 1947, dan pada 3 Juni 1947, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diresmikan. 

Gencatan senjata yang berlangsung setelah Perjanjian Linggarjati tidak bertahan lama. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda yang telah menduduki wilayah peninggalan Inggris selama penarikan mereka melancarkan Agresi Militer, dan dengan cepat berhasil menguasai sebagian besar Jawa dan Sumatera. 

Pada tanggal 29 Agustus 1947 Belanda menciptakan Garis Van Mook merupakan garis yang membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan Indonesia. Di sepanjang garis ini, gencatan senjata diberlakukan. 

Pada tanggal 5 Oktober 1948, setelah perayaan hari jadi TNI ketiga, Soedirman pingsan. Setelah diperiksa oleh dokter, ia didiagnosis mengidap tuberkulosis (TBC). Pada akhir bulan, ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Panti Rapih dan menjalani pengempesan paru-paru kanan, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghentikan penyebaran penyakit tersebut. 

Ketika berada di rumah sakit, Soedirman dan Nasution berdiskusi mengenai rencana untuk berperang melawan Belanda. Mereka sepakat bahwa perang gerilya, yang telah diterapkan di wilayah taklukan Belanda sejak bulan Mei, adalah perang yang paling cocok bagi kepentingan mereka. 

Soedirman mengeluarkan perintah umum pada 11 November, dan persiapannya ditangani oleh Nasution. Soedirman dipulangkan dari rumah sakit pada tanggal 28 November 1948. 

Pada tanggal 19 Desember, Belanda melancarkan Agresi Militer Kedua untuk merebut ibu kota Yogyakarta. Lapangan udara di Maguwo berhasil diambil alih oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Eekhout. Soedirman, menyadari serangan itu, kemudian memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. 

Soedirman kemudian mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta, tempat para pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum yang menyatakan bahwa kota itu akan diserbu kecuali para pemimpin menerima kekuasaan kolonial. 

Soedirman mendesak presiden dan wakil presiden agar meninggalkan kota dan berperang sebagai gerilyawan, namun sarannya ini ditolak. Meskipun dokter melarangnya, ia mendapat izin dari Soekarno untuk bergabung dengan anak buahnya. Pemerintah pusat dievakuasi ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atas desakan Sultan Hamengkubuwono IX. 

Perang Gerilya 

Soedirman pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya untuk mencegahnya jika dokumen tersebut jatuh ke tangan Belanda. Bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. 

Selama berada di Kretek, Soedirman memberikan perintah kepada tentaranya agar menyamar ke kota yang telah diduduki oleh Belanda untuk melakukan pengintaian, dan meminta istrinya menjual perhiasannya untuk membantu mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa hari di Kretek, ia dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. 

Soedirman akan mengontrol para gerilyawan dari Jawa Timur, yang masih memiliki beberapa pangkalan militer untuk menghadapi perlawanan Belanda. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember ia memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. 

Di Ponorogo, mereka berhenti di rumah seorang ulama bernama Mahfuz lalu memberikan sebuah tongkat untuk Soedirman yang membantunya berjalan, meskipun Soedirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. 

Pada tanggal 27 Desember, Soedirman dan anak buahnya bergerak menuju Desa Jambu dan tiba pada 9 Januari 1949. Di sana, ia bertemu dengan beberapa menteri yang tidak berada di Yogyakarta saat penyerangan: Supeno, Susanto Tirtoprojo, dan Susilowati. 

Soedirman berjalan ke Banyutuwo sambil memerintahkan beberapa tentaranya untuk menahan pasukan Belanda. Di Banyutuwo, mereka menetap selama seminggu lebih. Namun, pada 21 Januari, tentara Belanda mendekati desa. Ia dan rombongannya terpaksa meninggalkan Banyutuwo. 

Kurang lebih selama tujuh bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lainnya dan dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Soedirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Belanda. 

Soedirman memerintahkan Hutagalung untuk mulai merencanakan serangan besar-besaran, dengan prajurit TNI berseragam akan menyerang Belanda dan mununjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. 

Hutagalung, bersama dengan para prajurit dan komandannya, Kolonel Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Wongsonegoro, menghabiskan waktu beberapa hari dengan membahas cara-cara untuk memastikan agar serangan itu berhasil. Pertemuan ini menghasilkan rencana Serangan Umum 1 Maret 1949; pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. 

Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut kembali Yogyakarta, dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional; Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas. 

Karena semakin meningkatnya tekanan dari PBB, maka pada 7 Mei 1949 Indonesia dan Belanda menggelar perundingan, yang menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta, beserta poin-poin lainnya. 

Belanda mulai menarik pasukannya pada akhir Juni, dan para pemimpin Indonesia di pengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Soekarno lalu memerintahkan Soedirman untuk kembali ke Yogyakarta, tapi ia menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan; ia menganggap pasukan TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Belanda. Pada tanggal 10 Juli, Soedirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta, mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. 

Meninggal Dunia 

Pada awal Agustus, Soedirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Soedirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi Perjanjian Roem-Royen, belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya. Soekarno tidak setuju, yang menjadi pukulan bagi Soedirman. 

Soedirman menyalahkan ketidak-konsistenan pemerintah sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian Oerip pada 1948, ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949. 

Soedirman terus berjuang melawan penyakit yang dideritanya TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih pada tahun 1949, dan keluar pada bulan Oktober, ia lalu dipindahkan ke sebuah sanatorium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya ini, ia jarang tampil di depan publik. 

Soedirman dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember 1949. Di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. 

Meskipun sedang sakit, Soedirman saat itu juga diangkat sebagai panglima besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 28 Desember 1949, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. 

Soedirman wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950. Keesokan harinya, jenazah Soedirman dibawa ke Yogyakarta, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Ia dikebumikan di sebelah makam Oerip. 

Penghargaan 

Soedirman dipromosikan menjadi jenderal penuh dan merupakan satu-satunya jenderal termuda yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Tidak hanya itu ia juga telah menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah pusat antara lain; Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Republik Indonesia Adipurna, dan Bintang Republik Indonesia Adipradana. Pada tanggal 10 Desember 1964, Soedirman ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 314 Tahun 1964. 

Rumah masa kecilnya di Purbalingga saat ini menjadi Museum Soedirman, sedangkan rumah dinasnya di Yogyakarta dijadikan Museum Sasmitaloka Jenderal Soedirman, Rumah kelahirannya di Magelang juga dijadikan Museum Soedirman, yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1967. Sejumlah jalan juga dinamai sesuai namanya, termasuk sebuah jalan utama di Jakarta. Patung dan monumen yang didedikasikan untuk dirinya juga tersebar di seluruh negeri, sebagian besarnya dibangun setelah tahun 1970.

Sumber: www.biografipedia.com